JAKARTA, clickindonesia.id, – Pilot Project Nasional Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal kembali mengalami kendala antara lain Kerajaan Arab Saudi minta dilakukan Negosiasi ulang, ujar Direktur Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Kemnaker RI Bapak Rendra Setiawan Jumat 13/09/24, hal ini tentunya menambah panjang penantian warga negara Indonesia yang ingin bekerja secara resmi ke Arab Saudi karena harus menunggu proses Evaluasi hingga Negosiasi ulang, akibatnya banyak para Pekerja Migran Indonesia menempuh jalur Non Prosedural.
Wasekjen 1 Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komnas LP-KPK) Amri Abdi Piliang angkat bicara terkait permasalahan ini seharusnya dalam masa uji coba dan Evaluasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ke Arab Saudi tidak perlu dilakukan penghentian penempatan, namun sambil berjalan secara berkesinambungan dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat terus dilakukan dan setiap PMI yang ditempatkan akan terdeteksi keberadaan dan permasalahannya dibandingkan dengan jalur non prosedural yang tidak tercatat dalam sistem komputerisasi SPSK.
Masih menurut Amri Piliang yang juga Dewan Pakar Buruh Migran Nusantara (Buminu) Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Pemerintah wajib hadir dalam memberikan Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia beserta Keluarganya mulai dari Ujung Rambut sampai Ujung kaki yang selalu digaungkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, namun diakhir masa jabatan nya ini seakan pemerintah tidak lagi peduli memberikan perhatian untuk menggesa menyelesaikan segala problematika Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia, hal ini akan menjadi bola salju yang terus membesar menjadi masalah bangsa dan negara dikemudian hari, Kami mohon kepada Menaker Ida Fauziah diakhir masa jabatannya ini segera membuka kembali layanan SISKO Program SPSK untuk melayani para calon pekerja migran Indonesia agar dapat kembali bekerja bekerja di Arab Saudi secara resmi dan prosedural, jangan biarkan mereka menempuh jalan pintas dan menjadi mangsa para sindikat TPPO, karena penempatan ke Arab Saudi ini tidak bisa di bendung dan terus mencari celah untuk dapat bekerja di Arab Saudi, ujarnya.
Disisi lain para Pelaku Penempatan yang mendukung Program SPSK Kemnaker RI ini banyak yang telah melakukan investasi besar membangun Balai Latihan Kerja di berbagai daerah Rekrut di kantong-kantong Pekerja Migran Indonesia agar dapat mencetak para Pekerja Migran yang Kompeten dan melakukan penempatan PMI yang resmi dan Prosedural berbasis Kompetensi, ternyata tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah, seolah niat baik mereka terabaikan, pungkasnya.
(Joko.Red)
