Clickindonesia.id, Yogyakarta – Sub-Sub Recipient- Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (SSR-PKBI) Kota Yogyakarta menggelar pernyataan bersama upaya kolaborasi penanggulangan Tuberkolosis “Beri Obat Meski Sehat” disalah satu Hotel di Kelurahan Demangan Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta. Senin (30/10/23).
Acara tersebut menghadirkan 4 Narasumber terdiri dari Anggota DPRD Kota Yogyakarta Komisi D Krisnadi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Dokter Endang, Dokter Astari, dan Kepala SSR PKBI Agus Triyanto, dihadiri pula oleh awak media, Perwakilan dari RS Panti rapih, serta perwakilan puskesmas Umbulharjo 1, dan tamu undangan lainnya.
Menurut Agus Triyanto
di Indonesia, kita nomer 2 di Dunia setelah India untuk peringkat penyakit Tuberkulosis (TB). Di DIY sendiri dengan penduduk 413 ribu pada Tahun 2023 yg terkena TB ada 1356 dan Bulan September 2023 ada 1088.
“Gejala TB biasa diawali dengan Batuk yang tidak kunjung sembuh kemudian berat badan turun drastis, bagi penduduk yang menderita TB bisa lapor Kader Kesehatan wilayah kemudian Puskesmas dan bisa dirujuk ke Rumah Sakit (RS),”ujarnya saat konferensi pers.
Agus melanjutkan penyakit TB bisa tercover BPJS. Pengobatan rutin bisa dilakukan dalam tempo 3-6 bulan atau sembuh total. Ia pun berpesan bagi Warga untuk menjaga kebersihan, makan bergizi dan diusahakan tidak merokok.
Dikesempatan yang sama Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Krisnadi mengatakan dengan tingginya angka kasus itu bahwa pihak Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan berbagai cara agar kasus TB tidak terus naik. Namun bagi pihak legislatif yang menjadi sorotan adalah karakter penyakit TB tersebut, yang mau tidak mau menuntut peran serta masyarakat.
“Beberapa kasus yang kami dampingi langsung yaitu pasca perawatan medis di Rumah Sakit. Peran serta berbagai pihak sangat penting untuk memberikan kejelasan dan sosialisasi terkait penyakit TB,”ujarnya.
Krisnadi menjelaskan kelemahan pemerintah belum bisa memberikan layanan pasca Rumah Sakit. Pemerintah harus menyiapkan infrastruktur, seperti Rumah harus menyiapkan satu ruangan untuk isolasi.
“Tapi ini terkendala karakter diwilayah banyak yang mempunyai 1 rumah tapi diisi beberapa Kepala Keluarga, mandi cuci kakusnya (MCK) masih yang komunal tentunya tidak sesuai untuk warga yang terkena TB,”jelasnya. (Kaperwil DIY)
