Pemalang, Clickindonesia.id – Selain terkait anggaran, beberapa fraksi juga menanyakan pembenahan SDM. Fraksi PPP menanyakan bagaiamana pemerintah daerah menyelesaikan persoalan birokrasi dengan berpedoman pada manajemen ASN.
Adapun Fraksi PDIP menanyakan bagaimana pengisian kekosongan (pimpinan) di beberapa OPD. Lebih jauh Fraksi PDIP menilai berkaitan dengan pengisian kekosongan posisi di beberpa OPD berpotensi juga terjadi praktek jual beli jabatan.
Fraksi PDIP kembali mengingatkan untuk menyudahi praktek-praktek tersebut, dan fokus perbaikan pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Fraksi PDIP menanyakan bagaimana penataan ASN dan SDM serta upaya strategis apa yang akan dilakukan agar masalah tersebut dapat teratasi pada Tahun 2024.
Fraksi PDIP juga menanyakan kesiapan anggaran untuk pelaksanaan hajatan politik (Pemilu dan Pilkada 2024), serta bagaimana langkah pemerintah daerah bersama stake holder terkait dalam menciptakan Pemilu yang damai.
Sementara itu, Fraksi PKS berharap APBD sepenuhnya untuk membiayai program pelayanan rakyat melalui penyediaan infrastruktur ekonomi dan social. Fraksi PKS juga menanyakan bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menghadapi lonjakan harga pangan, serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Atas pertanyaan dari sejumlah fraksi tersebut, Bupati Pemalang Mansur Hidayat akan memberi jawaban dalam rapat paripurna dalam rangka jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi. Agenda tersebut direncanakan pada Rabu 18 Oktober 2023.
(Sutrisno.03)
