JAKARTA, clickindonesia.id,- Menko Polhukam menyebut korban TPPO di Asia Tenggara kerap dimanfaatkan untuk melakukan tindakan kriminal lain seperti penipuan secara daring atau online.
“ASEAN perlu menindaklanjuti dan memberikan kesepakatan khusus terhadap ASEAN Leaders Declarations on Combating in Persons Caused by Abused of technology,” dan khawatir di masa depan ASEAN akan berubah menjadi pusat tindak kriminal di bidang penipuan dan perdagangan. “Alih alih menjadi epcentre of growth, kawasan Asia Tenggara bisa menjadi epicentre of scams,” ujar Menko Polhukam, Selasa (8/10/24).
Ditempat terpisah Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyampaikan masalah soal jaringan kriminal lintas negara dengan memperkuat kerja sama untuk menangani kasus kriminal tersebut.
“Di dalam diskusi sejauh ini yang banyak muncul antara lain adalah kekhawatiran transnational organized crime, online scamming, judol (judi online), itu menjadi concern hampir semua negara,” ucap Menlu Retno kepada wartawan di sela KTT ASEAN di Vientiane, Laos, Rabu (9/10/2024).
ASEAN sendiri telah menyepakati kerja sama di bidang penegakan hukum dalam perjanjian ASEAN Mutual Legal Assistance. kita semua berharap perjanjian tersebut bisa menjadi landasan utama terbentuknya kerja sama antara negara Asia Tenggara dalam menangani kasus TPPO
“Karena pada saat ada kasus dan kemudian kita memerlukan evakuasi, maka mau tidak mau kita harus berkomunikasi dengan otoritas siapapun yang menguasai wilayah tersebut,” ujarnya.
Namun sangat disayangkan pernyataan Menlu Retno dan Menkopolhukam Jenderal Hadi Tjahjanto dalam mengatasi permasalahan TPPO sangat bertentangan dengan yang dilakukan (BS) oknum imigrasi Bandara Soekarno Hatta yang menghalang-halangi Pengawas ketenagakerjaan Kemnaker RI dalam melakukan pencegahan pemberangkatan PMI Non Prosedural sebanyak 200 orang PMI ke Arab Saudi transit Colombo dengan menggunakan Maskapai Srilangka Air Line pada Sabtu 14 September 2024 lalu sekitar pukul 13:30.Wib. Akibat ulah oknum BS 150 orang PMI Non Posedural lolos, ujar Amri Piliang Dewan Pakar Pimpinan Pusat Federasi Buruh Migran Nusantara Serikat Buruh Muslim Indonesia (F-BUMINU- SARBUMUSI).
Masih kata Amri Sekarang ini marak pinjaman online yang menyasar para Pekerja Migran Indonesia di Taiwan dengan mudah sebesar NTD 8000 dengan jaminan buku tabungan dan ATM, yang nantinya rekening tersebut digunakan untuk Money Loundry, tanpa disadari Pekerja Migran akan terjebak permasalahan hukum, pungkasnya.
(Joko.Red)
