CLICKINDONESIA, JAKARTA – Tidak digantinya seluruh menteri dari Partai NasDem dinilai sebagai langkah politik Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menjaga keseimbangan.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan selama ini Presiden selalu menjaga keseimbangan politik di pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari keputusan Presiden Jokowi tidak menyingkirkan dua kader NasDem yakni Syahrul Yasin Limpo yang duduk di Kementerian Pertanian dan Siti Nurbaya Bakar, menteri LHK dan Kehutanan.
Tak hanya itu dalam pergantian Menteri dan pengangkatan wakil menteri dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Presiden juga menunjukkan keseimbangan.
Semisal pergantian Johnny G Plate dengan Budi Arie Setiadi yang sudah mendekatkan diri ke Prabowo Subianto, presiden memasukkan nama Nezar Patria sebagai Wamenkominfo. Sebagian kalangan menilai Nezar Patria memiliki preferensi ke Ganjar Pranowo, bakal capres PDI Perjuangan (PDI-P).
”Jadi ada saling mengawasi kan dalam satu kementerian,” ujar Burhanuddin di Satu Meja the Forum KompasTV, Rabu (19/7/2023) malam.
Kemudian masuknya Djan Faridz untuk menempati posisi Anggota Wantimpres. Djan Faridz merupakan mantan Menteri Perumahan Rakyat di Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Saat dualisme kepemimpinan PPP, Djan yang kala itu sebagai ketua umum PPP versi Muktamar Jakarta lebih condong ke Prabowo Subianto. Sedangkan Muhammad Romahurmuziy, Ketum PPP Muktamar Surabaya mendukung pemerintahan Jokowi.
Selanjutnya ada nama Rosan Perkasa Roeslani sebagai Wamen BUMN. Di masa Pilpres 2014 Rosan merupakan bendahara dari pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Bahkan keseimbangan politik Jokowi sudah dilakukan jauh sebelumnya saat Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ditarik masuk di Kabinet Indonesia Maju.
“Karakter Pak Jokowi selain balancing tadi adalah istilah dari Sun Tzu, keep your friends close and your enemies closer. Jadi kawan seiring tetap dijaga dekat, tetapi rival dan mantan rival diajak lebih dekat lagi,” ujar Burhanuddin.
Burhanuddin menambahkan meski tidak mengganti menteri dari kader NasDem, Presiden Jokowi tetap memperlihatkan sikapnya terhadap partai itu yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres di luar radar istana.
Berkaca dari pengalaman di pemerintahan sebelumnya dan perombakan menteri di masa pemerintahan Jokowi, jika terjadi pergantian menteri dari unsur partai politik, presiden pasti meminta partai politik tersebut mengirim kader pengganti.
“Berkurangnya jatah NasDem dari tiga menteri menjadi dua menteri karena faktor politik. Kasus hukum atau kinerja itu hanya menambah alasan untuk kriteria politik presiden. Kebetulan di NasDem ada kasus hukum yang melibatkan Johnny G Plate, tapi kalau misalnya masih baik hubungannya penggantinya dari Nasdem,” ujar Burhanuddin.
COMMENTS